Updates.
BOGOR - Kabar baik datang dari Polres Bogor yang berencana memperkuat lini pertahanan terhadap kelompok rentan. Mulai tahun 2026, Polres Bogor dipastikan akan memiliki satuan tugas khusus: Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO).
Langkah strategis ini disambut baik oleh Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto. Beliau mengungkapkan bahwa pembentukan satuan ini telah mendapat lampu hijau dari Polda Jawa Barat, menempatkan Polres Bogor sebagai salah satu pilot project di wilayah hukumnya.
"Bahwa di tahun 2026 nanti Polres Bogor akan memiliki satuan tersendiri, yaitu satuan PPA-PPO, " ujar AKBP Wikha Ardilestanto, Rabu (31/12/2025), dalam acara rilis akhir tahun di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Selama ini, penanganan kasus-kasus sensitif yang melibatkan perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang, masih membebani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Dengan adanya satuan PPA-PPO, beban tersebut diharapkan dapat terdistribusi lebih baik.
"Saat ini penanganan kasus PPA-PPO itu tertumpu pada Satuan Reserse Kriminal, " jelasnya.
AKBP Wikha Ardilestanto menambahkan, Polres Bogor bersama Polres Karawang terpilih sebagai dua polres di Polda Jawa Barat yang akan menjadi percontohan untuk pembentukan satuan PPA-PPO ini.
"Kemarin kami ajukan ke Polda, alhamdulillah di-ACC, ada dua polres di wilayah Polda Jawa Barat yang menjadi pilot project, yaitu Polres Bogor dan Polres Karawang, " terangnya.
Pembentukan satuan baru ini juga akan dibarengi dengan penambahan struktur dan personel. Diharapkan, satuan PPA-PPO akan memiliki kepala satuan tersendiri, tiga unit kerja, dan jumlah personel yang lebih memadai dibandingkan sebelumnya.
"Nanti akan ada kepala satuannya sendiri, memiliki tiga unit, dan juga memiliki personel yang jumlahnya lebih besar dari yang sekarang, " ungkap AKBP Wikha Ardilestanto.
Proses operasional satuan PPA-PPO ini masih menunggu tahapan mutasi personel dari Polda Jawa Barat, termasuk penunjukan kepala satuan PPA-PPO Polres Bogor. Perkembangan ini tentu menjadi harapan besar bagi perlindungan masyarakat, khususnya bagi mereka yang paling rentan. (PERS)
Achmad Sarjono 
